Pendidikan Luar Sekolah masih Dimarjinalkan Pemda
Mataram Guru Besar STKIP Siliwangi Bandung Prof. Dr. H. Engking S. Hasan, M. Pd, menilai pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal masih dimarjinalkan oleh pemerintah daerah karena tidak sinkronnya program pemerintah pusat dengan daerah.
“Luar biasa indah dan runutnya program
pemerintah pusat, tetapi manakala program luas sekolah ini masuk ke
daerah, pengelolaannya kadang-kadang kurang sinkron, katanya di
sela-sela acara seminar akademik jurusan pendidikan luar sekolah
STKIP Siliwangi Bandung, yang digelar di gedung Balai Pengembangan
Pendidikan Formal dan Informal (BPPFI) Regional VII Mataram, di Mataram,
Selasa.
Ia menilai pendidikan yang sangat ampuh
di masyarakat adalah adalah Pendidikan nonformal dan informal (PNFI).
Pendidikan luar sekolah tersebut merupakan pendidikan yang paling tua di
dunia, sehingga dijadikan sebagai soko guru.
Fungsi dan peran PNFI sangat besar dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah melalui
pendidikan luar sekolah yang diberikan kepada masyarakat.
Salah satu target yang ingin dicapai,
menurut dia, adalah membuat masyarakat menjadi pintar yang akan bermuara
pada pembangunan ekonomi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
“Jika rakyat sudah pintar dan melek,
segala macam pembangunan ekonomi akan terwujud. Kalau ekonomi rakyat
sudah meningkat, tentu drajat kesehatan masyarakat yang tinggi akan
tercapai. Tetapi kalau diawali dengan kebodohan dan mutu pendidikan yang
rendah, ekonomi dan kesehatan masyarakat juga akan rendah, ujarnya.
Engking menggambarkan bagaimana
pendidikan luar sekolah di sejumlah negara seperti di Korea Selatan,
Singapura dan Thailan yang cukup berkembang dan mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi masyarakatnya. “Jambu bangkok, ayam bangkok dari Thailand
semuanya hasil dari pendidikan luar sekolah. Jadi begitu pentingnya
pendidikan luar sekolah di Thailand, ujarnya.
Menurut dia, program pemerintah pusat
terkait dengan pendidikan luar sekolah sudah cukup bagus seperti sanggar
belajar bersama, pendidikan dan pelatihan. Namun, yang terpenting
adalah bagaimana menyelaraskan program tersebut dengan program
pemerintah daerah terutama setelah berlakunya otonomi daerah.
Dia mengharapkan adanya sebuah upaya meninjau kembali undang-undang tentang
otonomi daerah, sehingga program pemerintah pusat dengan program
pemerintah daerah dalam memanusiakan manusia melalui pendidikan luar
sekolah bisa selaras.
“Yang terpenting adalah bagaimana
impelementasi kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam otonomi daerah guna meningkatkan sumber daya manusia. Jadi harus
betul-betul ada kesinambungan. Itulah makna sebenarnya dari otonomi
daerah,ujarnya (ant). http://www.imadiklus.com/2011/02/pendidikan-luar-sekolah-masih-dimarjinalkan-pemda.html
